Tanya
Mama Gub
Lahirnya Otonomi Khusus di Tanah Papua bukanlah datang begitu saja. Namun melalui proses yang panjang. Bahkan sejak presiden pertama, Ir Soekarno, Papua sudah diberikan otonomi khusus, yang salah satunya diberikan kekhususan berupa mata uang tersendiri bernama Rupiah Irian Jaya.
Pada era Reformasi, tuntutan terhadap kemandirian Papua menguat. Dari sinilah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan Kongres Rakyat Papua yang kemudian menjadi cikal bakal sejumlah pihak, termasuk dari kalangan Kampus Universitas Cenderawasih melahirkan konsep yang kemudian pada era Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, tepatnya pada 21 November 2001, melahirkan UU No 21 tahun 2001 yang dikenal dengan nama UU Otsus. UU ini berlaku selama 20 tahun.
Pada Tahun 2021, Lahirlah UU No 2 Tahun 2021 sebagai kelanjutan dari UU sebelumnya. Tentu dengan sejumlah perubahan dan penyesuaian yang tujuannya untuk kebaikan semua elemen yang ada di Tanah Papua.
Dari UU No ...
1. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah
Berdasarkan Pasal 24 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertical terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD
2. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahn daerah
Tahapan Evaluasi oleh Tim Daerah Provinsi 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelum, sehingga pelaksanaan EPPD oleh Tim Daerah Provinsi yakni pada Bulan Maret.
Tahapan EPPD oleh Tim Daerah Provinsi dilakukan selama 6 (enam) Bulan.
1. Syarat dan Ketentuan
2. Mekanisme penyaluran Bantuan
Transfer langsung kepada Rekening Penerima atas nama Organisasi/Kelompok/Badan (tidak diperkenankan Rekening Pribadi)
3. Tata Cara Pertanggungjawaban
1. Pengangkatan Guru dari Kualifikasi SMA
Keberadaan Guru di tempat Penugasan dipandang sangat penting dalam Peningkatan Layanan Pendidikan di Tanah Papua.
Namun demikian, fakta kondisi di tanah Papua bahwa Tenaga Guru yang bertugas dominan masih berpendidikan SMA.
Oleh karenanya, Salah satu urgensi dari Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus adalah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualifikasi Guru di tanah Papua.
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengangkatan, sedangkan Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk Menfasilitasi Peningkatan Kualifikasi Tenaga Guru.
2. Peran Badan Pengarah Papua
Badan Pengarah Papua adalah Badan Khusus yang berperan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Ketua Badan Pengarah Papua dipimpin langsung oleh Wakil Pr...
1. Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati
2. Usul Peresmian Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan/anggota DPRD Provinsi
pilotsus.id built the PIL OTSUS app as a Free app. This SERVICE is provided by pilotsus.id at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.
If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and ...
Terms & Conditions
By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages or make derivative versions. The app itself, and all the trademarks, copyright, database rights, and other intellectual property rights related to it, still belong to pilotsus.id.
pilotsus.id is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.
The PIL OTSUS app stores and pro...
Tanya
Mama Gub
EPPD
Mengenal
OTSUS
Isu-Isu
Strategis
PIL OTSUS, tidak hanya sebagai Pusat Informasi dan Layanan Otonomi Khusus, namun juga berarti ramuan, racikan, dan obat bagi masyarakat dan ASN yang ingin mengetahui apa, bagaimana, dan solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Konten utama yang ditampilkan dalam PIL OTSUS yakni tentang Informasi Kebijakan Otonomi Khusus dan Isu-Isu Strategis dalam Impelementasi Otsus di Provinsi Papua Tengah.
Kabupaten Nabire
Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Paniai
Kabupaten Mimika
Kabupaten Puncak
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Deiyai
